SOP Layanan Publik merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan langkah-langkah kerja, alur, waktu, persyaratan, hingga pihak yang bertanggung jawab dalam suatu layanan publik, agar pelaksanaannya seragam, transparan, cepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
SOP Uji Konsekuensi adalah Standar Operasional Prosedur yang mengatur tata cara badan publik dalam melakukan uji konsekuensi terhadap suatu informasi sebelum diputuskan apakah informasi tersebut terbuka untuk publik atau dikecualikan (rahasia).
SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik bagi Penyandang DisabilitasAdalah aturan baku yang dibuat pemerintah/instansi agar penyandang disabilitas bisa dengan mudah meminta dan mendapatkan informasi publik.
Standar Operasional Prosedur yang mengatur tata cara badan publik (melalui PPID) dalam Menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang berisi seluruh informasi yang dikuasai/dihasilkan oleh badan publik, baik yang wajib diumumkan berkala, serta-merta, setiap saat, maupun informasi yang dikecualikan.Memutakhirkan atau memperbarui DIP secara berkala agar selalu relevan, akurat, dan sesuai dengan kondisi terbaru.
SOP Pendokumentasian Informasi Publik adalah Standar Operasional Prosedur yang mengatur tata cara suatu badan publik (misalnya SKPD/OPD, lembaga pemerintah) dalam mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan memperbarui informasi publik agar tersusun dengan rapi, mudah ditemukan, serta siap disajikan ketika masyarakat memintanya.
SOP Permohonan Informasi Publik adalah Standar Operasional Prosedur yang dibuat untuk mengatur tata cara masyarakat dalam meminta informasi kepada badan publik (misalnya dinas, SKPD, lembaga pemerintah), serta mengatur bagaimana pejabat yang berwenang (PPID) memberikan layanan informasi tersebut.