Wagub: YPK akan Tetap Jadi Ruang Berekspresi Publik

KOTA BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar melakukan dialog dengan beberapa seniman yang mengatasnamakan dirinya sebagai Dewan Kebudayaan Jeprut Jawa Barat (DKJJB) di Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK), Jl. Naripan Kota Bandung, pada Senin (1/8/16). Para seniman ini melakukan buligir atau telanjang dada sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang dinilai tidak peduli terhadap perkembangan seni dan budaya di Jawa Barat.
 
Dalam dialog ini, Wagub pun menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat hingga saat ini sebagai pengelola gedung akan tetap menjadikan Gedung YPK sebagai ruang publik, khususnya para seniman untuk berekspresi dan menumpahkan berbagai kreativitasnya di gedung tersebut.
 
"Silahkan para seniman gunakan gedung YPK untuk ruang publik dan sarana berekspresi," kata Wagub dalam dialog tersebut.
 
Wagub menegaskan hal tersebut untuk menjawab gundah gulana para seniman tentang keseriusan Pemprov Jawa Barat dalam mengembangkan dunia seni dan budaya yang ada di Jawa Barat, terutama terkait bagian belakang dari Gedung YPK yang roboh.

Dia pun berkomitmen untuk mendukung kegiatan para seniman melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana, seperti pembangunan gedung kesenian bertaraf internasional dan tetap mendorong kabupaten/kota di Jawa Barat agar bisa memiliki gedung kesenian yang representatif.

"Ini akan tetap menjadi ruang publik. Keputusannya adalah setiap komunitas yang ingin melakukan sebuah kegiatan tertentu silahkan dengan Taman Budaya – pengelola gedung ini untuk melakukan koordinasi,” kata Wagub.

Dialog ini pun sengaja digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat sebagai sarana berdiskusi dan mendapatkan masukan dari masyarakat, khususnya para seniman. Dalam dialog ini juga terungkap mengenai Dewan Kebudayaan Jawa Barat (DKJB) yang diketuai oleh Ganjar Kurnia, yang menurut para seniman tidak memberikan perubahan apapun terhadap perkembangan dunia seni dan budaya di Jawa Barat.

"Yang kita protes adalah dua hal, berdasarkan pada fakta ambruknya belakang Gedung YPK. Kedua, DKJB yang tidak belajar dari proses sebelumnya," ungkap seniman Tisna Sanjaya mewakili Dewan Kebudayaan Jeprut Jawa Barat dalam dialog ini.

"Yang kita inginkan pascareformasi itu adalah kita membuat sistem yang bagus, jangan tergesa-gesa kita membuat program, jangan tergesa-gesa kita menunjuk orang. Mari kita sama-sama belajar dari kesalahan sebelumnya," papar Tisna di hadapan Wagub dan Kepala Disparbud Jabar Ida Hernida yang juga hadir dalam dialog ini.

Menurut Tisna, sebagai generasi saat ini kita harus mewarisi sistem yang baik untuk anak-cucu kita nanti, termasuk dalam berkesenian dan kebudayaan. "Apa yang akan diwariskan pada anak cucu kita kalau kita tidak mewariskan sebuah sistem atau legalisasi yang bagus dari proses diskusi bareng-bareng dengan seniman, dengan warga," lanjut Tisna.

DKJB dibentuk oleh Pemprov Jabar pada Maret 2015 lalu. Dewan ini berisi 21 orang seniman, budayawan, dan para praktisi berbagai bidang. Wagub mengatakan, selama ini ada kesalahpahaman dari masyarakat juga seniman mengenai DKJB. DKJB ada sebagai wadah masyarakat dan seniman untuk berdiskusi dan saling memberikan masukan untuk kemajuan – tidak hanya seni dan budaya namun juga berbagai bidang kehidupan lainnya.

"Tidak ada niat untuk menutupi sesuatu, terutama terkait seni dan budaya. Jadi menurut pengamatan saya, ruang komunikasi ini yang tidak tercipta sama sekali," ungkap Wagub.

Rencananya tahun depan Pemprov Jawa Barat pun akan memperbaiki serta membangun Gedung YPK tersebut agar lebih baik dan representatif sebagai ruang publik dan gedung kesenian yang representatif.
 
"Gedung YPK akan kita bangun tahun depan," kata Wagub.

 Sumber Berita : HUMAS JABAR