BANDUNG –(Humas Jabar)

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mendorong kepada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jabar agar meraih predikat A dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Dalam Negeri

Hal itu Ia tekankan saat rapat evaluasi AKIP dan Reformasi Birokrasi bagi Pemprov dan seluruh Pemda se-Jabar yang juga dihadiri oleh Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemendagri, di Kantor Bappeda Jabar, Bandung, Senin (02/10/2017).

"Kita akan dorong terus agar Pemda di Jabar raih predikat A," kata Aher.

Untuk mencapainya, pihaknya akan melakukan perbaikan laporan kinerja, karena bisa jadi program pembangunan yang sudah bagus tapi buruk dalam hal pelaporan.

"Yang pertama kita lakukan perbaikan laporan kinerja karena bisa saja program sudah bagus tapi laporannya masih buruk," ujarnya.

Menurutnya, apabila sebuah program pembangunan dilakukan secara mengalir dari hulu ke hilir yang ujungnya menggambarkan visi dan misi kepala daerah maka dipastikan akan meraih predikat A.

"Ada juga sebuah pekerjaan yang sudah bagus sesuai dengan indikator kinerja utama tetapi dalam pelaporannya kurang bagus ini yang menyebabkan tidak A," tuturnya.

Pemprov Jabar sendiri akan terus memfasilitasi dan berkoordinasi dengan 27 pemerintah Kabupaten/ Kota.

Yang kedua kata Aher, bersifat lebih substansif. Yaitu membangun kesesuaian antara program pembangunan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan visi misi kepala daerah.

"Berarti harus lurus kan, sesuaikan semua program yang ada dengan tujuan besar yang ada pada RPJMD itu karena boleh jadi progam pembangunan dilaksanakan di lapangan tapi ga nyangkut dengan tujuan besar yang sedang dirumuskan," jelasnya.

Saat ini baru Pemprov Jabar saja yang sudah berpredikat A, sementara predikat B baru diraih oleh Kota Sukabumi, sisanya masih berpredikat CC.

Aher mengungkapkan, program-program pemerintah harus berorientasi pada hasil, manfaat atau output dan outcome nya dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak hanya membelanjakan anggaran lalu dilaporkan dengan baik tetapi dampak positifnya harus terlihat.

"Inilah yang disebut akuntabilitas ya, harus seperti itu," ujarnya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini setingkat lebih tinggi dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan oleh BPK.

"Ini setingkat lebih tinggi dari WTP yang hanya memantau laporan penggunaan keuangan secara wajar, tapi WTP tidak merekam manfaatnya, tapi ketika dibuat cara pandang akuntabilitas kinerja maka pendayagunaan harus tepat, baik, efisien yang dilihat dari hasil atau manfaatnya," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Aher menyerahkan aplikasi e-Sakip (elektronik sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) kepada Pemkab Kuningan, Pemkab Subang, Pemkab Bekasi, Pemkab Tasikmalaya dan Pemkab Karawang.

"Tadi simbolis ya, jadi e-Sakip adalah sebuah cara mengevaluasi kinerja menggunakan sistem elektronik tidak lagi manual, tentu harus nyambung dengan program semenjak awalnya kan," tutup Aher.