“Mengisi Kemerdekaan, Implementasi “Indonesia Kerja Nyata”

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 dan pengibaran bendera Merah Putih Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Rabu (17/8/16).

Di usianya yang ke-71 tahun ini Indonesia memiliki banyak tantangan dalam proses pembangunannya, sehingga menurut Aher diperlukan kerja nyata dari semua pihak dan sebagai bagian dari upaya kita dalam mengisi kemerdekaan yang telah diraih bangsa. Hal ini sesuai dengan tema peringatan HUT RI ke-71 “Indonesia Kerja Nyata”.

“Kalau dulu kerja nyata para pahlawan adalah merebut kemerdekaan, maka pada hari ini dalam situasi masyarakat sipil, kondisi damai, kita juga harus kerja nyata mengisi kemerdekaan, menghadirkan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan, masyarakat adil, makmur, sejahtera, bahagia. Itu adalah cita-cita kita,” ungkap Aher usai upacara.

Aher mengatakan bahwa upaya kerja nyata yang tengah dilakukan oleh pihaknya mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ekonomi, pertanian, ketahanan keluarga, pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan. Dengan upaya ini diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas kehidupan serta kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.

Namun, dalam amanat yang disampaikannya ini Aher pun tak menampik berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini, diantaranya menjaga pertumbuhan ekonomi secara kuat dan berkualitas, pemerataan ekonomi yang berkeadilan, meningkatkan daya beli masyarakat, menekan angka pengangguran dan kemiskinan, adanya kesenjangan pendapatan masyarakat, peningkatan peran masyarakat lanjut usia, menjaga kondusivitas dari ancaman konflik horizontal, ancaman terorisme dan radikalisme, memberantas narkoba, human trafficking, serta melindungi masyarakat dari bahaya pornografi dan pornoaksi.
“Semua tantangan tersebut membutuhkan hadirnya kerja nyata dalam mengatasinya,” kata Aher dalam amanatnya.

Capaian Pembangunan Jabar & Percepatan Pembangunan Model Hibrida

Pada kesempatan ini, dalam amanatnya Aher juga menyampaikan beberapa capaian indikator makro pembangunan yang telah diraih Jawa Barat hingga pertengahan 2016 ini. IPM Jawa Barat pada tahun 2015 mencapai 69,5 poin; dengan  indeks pendidikan 59,95 poin, indeks kesehatan 80,63 poin, dan indeks pengeluaran sebesar 869,45 poin. Sementara pengeluaran per kapitanya mencapai Rp 9,7 juta.
Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2015 terus dipertahankan hingga di atas 5%, PDRB per kapita sebesar Rp 32,65 juta. Angka inflasi Jabar pada tahun 2015 sebesar 2,75% dan persentase penduduk miskin terus turun hingga 8,95% pada Triwulan I Tahun 2016 ini.
“Berbagai capaian pembangunan tersebut merupakan hasil kerja nyata dari seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat. Untuk itu, kerja nyata harus senantiasa menjadi spirit yang dipertahankan dalam setiap pelaksanaan agenda pembangunan ke depan, sehingga akselerasi berbagai target pembangunan daerah dapat kita wujudkan secara optimal,” harap Aher.

Selain itu, untuk mendukung percepatan pembangunan, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemprov Jawa Barat terus mendorong aparatnya dalam memberikan kemudahan berinvestasi dan membuka akses keuangan seluasnya untuk masyarakat. Hal ini merupakan strategi efektif dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat.

Hal lainnya yang Aher ungkapkan, yakni strategi pemerintahannya dalam mempercepat pembangunan namun dilakukan secara merata dan berkesinambungan. Dalam hal ini Pemprov Jawa Barat menerapkan sistem pemerintahan Model Hibrida, yaitu pembangunan berbasis otonomi daerah dan berbasis 3 (tiga) metropolitan dan pusat pertumbuhan di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 46,7 juta jiwa ini.

“Metropolitan tersebut meliputi Bodebekarpur (Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta), Bandung Raya, dan metropolitan Cirebon Raya. Serta pusat pertumbuhan Palabuhanratu, Rancabuaya, dan Pangandaran di kawasan selatan Jawa Barat,” jelas Aher.

Strategi percepatan dan pemerataan pembangunan ini harus bisa didukung oleh berbagai pihak, karena Aher mengungkapkan untuk mewujudkan kawasan ini dibutuhkan pendanaan hingga Rp 600 Triliun. Aher pun berharap hal tersebut bisa diwujudkan dengan skema kerjasama pendanaan antara pemerintah dengan dunia usaha, serta peningkatan peran BUMD Provinsi Jawa Barat.

Sumber berita : Humas Jabar