“Hari Bela Negara, Demiz Usulkan Tinjau Ulang PP Ormas Asing”

BANDUNG – Upacara Peringatan ke -68 Hari Bela Negara dan Hari Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Barat, digelar di Halaman Gedung Sate Bandung, Senin (19/12/2016). Wakil Gubernur Jawa Barat bertindak sebagai Inspektur Upacara (IRUP), membacakan amanat Presiden RI Joko Widodo.

Dalam amanatnya Jokowi menyatakan bahwa saat ini, berbagai tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa sudah berkembang, baik fisik maupun non-fisik. Ancaman berkembang menjadi bersifat multidimensi, karena karakter ancaman bersumber dari ideologi, politik, ekonomi dan social budaya. Maka lahirlah ancaman nasional seperti korupsi, narkoba, ekstrimisme, terorisme, dan lain sebagainya.

“Dalam menghadapi ancaman multidimensi tersebut, maka konsep bela negara yang kita miliki juga harus bersifat multidimensi. Membela negara dengan memberantas narkoba, melawan praktik korupsi, pungli, mencegah berkembangnya bibit- bibit ekstrimisme dan terorisme di bumi nusantara,” kata Jokowi pada sambutannya yang dibacakan Wagub Deddy Mizwar.

Di era kompetisi global sekarang kata Jokowi, kesadaran bela negara dapat diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara. Contohnya pengabdian para guru, bidan, dan tenaga kesehatan yang tengah berjuang melakukan tugasnya di pelosok tanah air, di kawasan perbatasan, di pulau- pulau terdepan, anak- anak muda yang kreatif, yang peduli lingkungan, yang menegakan kebhinekaan, sesungguhnya adalah  bentuk mulia bela negara.

“Saya ingin menegaskan tantangan besar dalam sejarah, adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup kita sebagai bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam bidang kebudayaan,” ujarnya.

“Maka, saya ingin mengajak seluruh warga untuk membangun keinsyafan bersama, bahwa kelangsungan hidup kita sebagai bangsa, adalah penjumlahan dari seluruh kekuatan rakyat. Dengan kekuatan rakyat, maka bangsa ini akan mampu menghadapi segala jenis ancaman dan tantangan. Itulah esensi dari sistem pertahanan rakyat semesta, yang terbukti dalam sejarah bisa membuat republik ini berdiri tegak,” tambahnya.

Sementara itu, terkait Peringatan Hari Nusantara 2016 Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar kembali membacakan sambutan, yang kali ini merupakan amanat Menteri Kelautan dan Perikanan, selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia Susi Pudjiastuti.

Susi menjelaskan bahwa, Deklarasi Djoeanda pada 13 Desember 1957 merupakan  tonggak bagi penyatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh, dan diantara pulau yang satu dengan yang lain tidak terdapat laut internasional. Sehingga melalui pernyataan diri sebagai Negara Kepulauan, maka laut bukan pemisah tetapi pemersatu bangsa.

Melalui Deklarasi Djoeanda ini pula, maka prinsip-prinsip wilayah laut negara kepulauan kemudian diterima, sehingga wilayah laut Indonesia bertambah luas menjadi kurang lebih 5,8 juta km2. Tanggal 13 Desember kemudian ditetapkan sebagai Hari Nusantara oleh Presiden RI kelima Ibu Megawati Soekarnoputri melalui Keppres No.126 Tahun 2001.

“Sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, sebagian besar wilayah Indonesia, hampir 75 %, merupakan laut. Laut yang demikian luasnya  itu memiliki kandungan potensi yang luar biasa berupa ikan, terumbu karang, rumput laut, hutan bakau, bahkan sumber energi yang dapat dibangkitkan dari gelombang, pasang surut air laut, dan lain-lain yang dapat menjadi alternatif bagi sumberdaya di daratan yang sudah semakin terbatas,” Kata Susi.

Momen Hari Nusantara, selain bertujuan untuk mengingatkan kembali tentang jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang hidup di negara kepulauan bercirikan nusantara, juga dimaksudkan untuk mengubah mindset terhadap ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut, serta meningkatkan pemahaman wawasan kelautan kepada masyarakat. Hal ini tentunya ditujukan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mampu mengelola potensi sumberdaya alam laut bagi kesejahteraan masyarakat, sebagaimana visi pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan menerjemahkan arahan Presiden tersebut dengan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kelautan nasional, melalui 3 misi, yakni: Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan,” ungkap Susi.

“Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan misi tersebut adalah dengan memberantas illegal fishing melalui penegakan hukum di laut, Pemberantasan illegal fishing telah memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi perikanan di  Indonesia, bahkan bagi dunia internasional. Sumber daya ikan semakin melimpah dan dapat dinikmati oleh seluruh nelayan Indonesia,” Sambungnya.

Adapun tema peringatan Hari Nusantara 2016 ini adalah “Tata Kelola Potensi Maritim Nusantara yang Baik Menuju Poros Maritim Dunia”, dan puncak acaranya dilaksanakan di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Susi menekankan, Peringatan Hari Nusantara ini tidak hanya sekedar seremonial saja, tetapi juga menjadi model pembangunan terintegrasi bagi kepulauan terluar atau terpencil, yang merupakan wujud sinergitas program Kementerian/Lembaga dalam pembangunan kelautan.


PP Ormas Asing

Tantangan maupun ancaman terhadap kedaulatan bangsa kini semakin kompleks. Lebih mengerikan lagi, kini ancaman pun menyerang berbagai lini kehidupan berbangsa, seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial -budaya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, menanggapi ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang didirikan oleh warga negara asing pada 2 Desember 2016 lalu, oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dirinya menilai pendirian organisasi masyarakat (ormas) oleh warga negara asing (WNA) cukup meresahkan. Maka Wagub Deddy Mizwar meminta, supaya pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut.

“Kalau bicara Bela Negara ideologi, nah ini harus diwaspadai. Jangan- jangan undang -undangnya bertentangan. Undang -undangnya mungkin harus ke MK dikaji kembali, bisa jadi kan. Bertentangan tidak dengan Pancasila kita yang paripurna, kalau saya sih agak resah ya, meresahkan, manfaatnya apa ada ormas asing di Indonesia, ada ga untungnya? Secara nalar kita lihat seperti itu, apalagi bicara bela negara, bicara ideologi," kata Deddy Mizwar, usai Peringatan ke- 68 Hari Bela Negara, dan Hari Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Halaman Gedung sate Bandung, Senin (19/12/2016).

“Sementara Tap MPRS belum dicabut kan, masalah komunis. Jadi sebaiknya diuji di MK. Harus diuji karena sudah di undang- undangkan, atau memang parlemen yang mencabut kembali, atau diuji di MK karena PP nya sudah keluar," Sambung Deddy.

Hal yang Deddy khawatirkan lagi yakni, berdirinya ormas WNA, justru malah menimbulkan gejolak baru ditengah masyarakat.

Sumber berita : Humas Jabar