BANDUNG -- Puncak penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat tahun 2018 berlangsung hari ini. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) ini, dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, acara Puncak Musrenbang kali ini, lebih menekankan kepada penyelarasan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) antara pemerintah pusat, provinsi, hingga Kabupaten/ Kota.

"RKPD 2018 tahun terakhir menyelesaikan amanat-amanat yang tertuang dalam RPJMD termasuk di dalamnya janji Gubernur saat kampanye, yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua. Adapun tema Pembangunan Tahun 2018 adalah 'Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat'," kata Ahmad Heryawan di Dago Intercontinental Hotel, Bandung, Kamis (13/04/2017).

Dalam mejunjung nilai-nilai demokratis, dialog yang dilaksanakan bersifat partisipatif dengan pendekatan bottom up, top down, teknokratik dan politis dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Gubernur juga menjelaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, merupakan tahapan pembangunan terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.

Pada acara tersebut sejumlah capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 pun di paparkan Gubernur Aher. Dimana ditinjau dari pencapaian perekonomiannya, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2016 ada diangka 5,67 persen yang berada diatas rata-rata nasional sebesar 5,02 persen, sementara tekanan inflasi Jawa Barat tahun 2016 ada di angka 2,75%.

Adapun pencapaian di bidang ekonomi lainnya, diantaranya Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku sebesar 412 triliyun rupiah lebih. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat atas dasar harga konstan (adhk) pada Tahun 2016 mencapai 1.652 Trilyun rupiah lebih. PDRB per kapita (adhk) meningkat dari 25,84 juta rupiah Tahun 2015 menjadi 26,92 juta rupiah pada Tahun 2016. 

"Angka kemiskinan Jawa Barat yang pada tahun 2015 sebesar 9,57% Tahun 2016 menurun di angka 8,77 persen. Adapun angka kemiskinan nasional Tahun 2015 sebesar 11,13%, dan Tahun 2016 sebesar 10,70%," ujarnya.

"Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat Tahun 2015 adalah sebesar 8,72 %, Nasional 6,18%, dan tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat Tahun 2016  sebesar 8,89 %, Nasional 5,61%," sambung Aher.

Meskipun angka kemiskinan Jawa Barat menujukkan persentase di bawah nasional, namun secara absolut cukup tinggi mencapai 4 juta jiwa sehubungan dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang terbesar di Indonesia.

Adapun di bidang Pembangunan Manusia, tahun 2016, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70,19 poin dengan komposisi Indeks Pendidikan 61,39 poin Capaian Indeks Kesehatan mencapai 81,05 poin. Pengeluaran perkapita mencapai 9,8 juta rupiah lebih, dan Indeks pengeluaran sebesar 69,51 poin.

Dalam Musrenbang ini, Gubernur Aher juga memaparkan sejumlah tantangan pembangunan di tahun 2018. Salah satu tantangan yang nyata dihadapan mata kini, kata Aher, Globalisasi ekonomi yang menuntut peningkatan daya saing sumberdaya manusia dan produtivitas dan kualitas produksi. Dimana tantangan tersebut hadir bersamaan dengan semakin tingginya penduduk Jawa Barat yang sampai saat ini mencapai 47.379.389 jiwa.

Berdasarkan kondisi dan tantangan pembangunan Tahun 2018, maka dirumuskan 11 Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

1. Akses dan Kualitas Pendidikan serta Keagamaan.

2. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar pemukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan

4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata.

5. Peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air.

6. Peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil menengah serta daya saing industri. 

7. Politik hukum dan tata kelola pemerintahan.

8. Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

9. Penanggulangan kemiskinan.

10. Peningkatan penataan ruang daerah.

11. Peningkatan kualitas kependudukan.

Maka selanjutnya kata Aher, diperlukan harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergi terkait dengan usulan dan kesepakatan program/kegiatan dari seluruh hirarkhi pemerintahan yang mampu menjawab target-target akhir dari RPJMD.

Disamping itu, Aher juga mendorong para aparatur yang bekerja di lingkup kerjanya supaya Terus bekerja keras dan meningkatkan integritas dan loyalitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aher juga berpesan agar Reformasi perencanaan dilaksanakan melalui penyusunan program yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan (Program follow Result) dengan memperhatikan kerangka regulasi, dan Reformasi penganggaran dilaksanakan melalui penerapan anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dialokasikan terhadap program-program yang terfokus kepada dampak dan benefit yang telah dirancang secara jelas dan terukur (money follow program).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, meminta Gubernur Ahmad Heryawan fokus memantapkan program pemerintahannya di 2018 selaras dengan Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta janjinya saat kampanye.

Tjahjo mengatakan, penyerasian rencana program daerah dengan program prioritas nasional, ini perlu dirangcang mulai dari penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) saat ini. Musrenbang menjadi forum untuk menyusun rencana kebijakan ini secara terpadu.

"Satu tahun ini, mantapkan agar janji kampanye gubernur, skala prioritas DPRD, masukan dari perguruan tinggi, LSM dan Forkopimda, dibuat secara terpadu," kata Tjahjo.

Sumber Berita : Humas Jabar