BANDUNG – (Humas Jabar)

Letak geografis Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara menjadikan Jawa Barat memiliki persoalan sosial yang tidak sederhana. Perempuan yang menempati setengah dari jumlah penduduk Jawa Barat memiliki masalah spesifik yang beragam. Salah satu yang menjadi keprihatinan pemerintah adalah maraknya kasus kekerasan dan perdagangan manusia/trafficking terhadap perempuan dan anak.

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat gencar melakukan Kampanye Anti Kekerasan. Bertemakan "Disabilitas Bebas Kekerasan", salah satu program utama P2TP2A kali ini diselenggarakan di Hotel Park Prime Bandung yang dihadiri oleh 200 peserta meliputi Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Orang Tua Korban. 

"Secara umum, apabila kita bicara tentang kekerasan terutama kekerasan terhadap anak sejak 2012 cenderung meningkat. Ini sebetulnya indikasi bagi kita, bahwa sebetulnya ruang yang ramah ruang yang aman bagi anak-anak semakin sempit. Itulah kenapa P2TP2A tidak pernah bosan untuk melakukan upaya preventif contohnya dengan hal seperti ini diseminasi informasi Kampanye Anti Kekerasan. Sebagai tindak lanjut dari pencanangan Jabar Tolak Kekerasan oleh Bapak Gubernur tahun lalu, kita ingin mengaktifkan seluruh intitusi  di Jabar termasuk institusi pendidikan," kata Ketua P2TP2A Provinsi Jawa Barat, Netty Heryawan yang menjadi pembicara pada acara tersebut. 

Jumlah anak di Indonesia adalah sepertiga penduduk Indonesia atau sekitar 85 juta anak. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan ssbanyak 9,9 juta anak Indonesia adalah anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam kategori penyandang disabilitas. 

Kini, anak-anak yang seharusnya terlindungi dari tindak kekerasan justru masih saja menjadi korban. Anak difabel pun sering kali menjadi korban yang tidak terungkap. Berdasarkan data dari Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dari tahun 2013 ke 2014 mencatat 72 korban tindak kekerasan pada anak dan perempuan difabel. Itu artinya semakin bertambah 15 orang atau sekitar 60%.

Meskipun dari sisi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak difabel bisa dikatakan lebih sedikit dibandingkan dengan angka kekerasan yang menimpa perempuan dan anak nondifabel, bukan berarti kekerasan terhadap kaum difabel ini lebih penting untuk didahulukan penanganannya dibandingkan dengan kekerasa terhadap nondifabel. Karena berapapun angka yang tercatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tetaplah sebuah kekerasan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu ditangani dengan serius, mengingat dampaknya yang besar. 

Netty menambahkan, guru SLB menjadi salah satu pilihan untuk diberikan informasi tentang kekerasan. Karena tingkat kesulitan memberikan informasi seputar kekerasan pada anak berkebutuhan khusus dan stigma masyarakat yang sering kali memberi label kurang pantas tentang keberadaan anak-anak disabilitas. 

"Saya melihat bahwa setiap orang punya tanggung jawab yang sama besarnya untuk melakukan pencegahan kekerasan terutama para guru SLB. Yang dimana anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup besar untuk menjelaskan seperti apa bentuk kekerasan, pelecehan dan bagaimana cara menghindarinya. Hal tersebut tentu membutuhkan kerja hati, kerja ikhlas dari para guru SLB  untuk bisa mencegah kejahatan dan kekerasan yang menimpa anak-anak istimewa baik di lingkungan sekolah maupun dilingkungan sekitar masyarakatnya," pungkas Netty. 

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa kekerasan terjadi hukan karena semakin sedikitnya orang baik, tapi begitu banyak orang baik yang berdiam diri (saat melihat/menerima kejahatan)", tegas Netty. 

Sebagai upaya merespon aduan masyarakat terkait Perempuan dan Anak, saat ini P2TP2A Provinsi Jawa Barat menyediakan fasilitas hotline melalui nomor 0800 1000 400. Dengan adanya hotline ini diharapkan bisa membantu dan ikut turun tangan dalam setiap indikasi kasus kekerasan di Jawa Barat.