“Jabar Raih Bhumandala Award 2016”

BOGOR -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima Bhumandala Award 2016. Penghargaan diterima langsung Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, di Kantor Badan Informasi Geospasial Jl. Raya Jakarta – Bogor Km. 46 Cibinong, Senin (17/10/2016).

Bhumandala merupakan penghargaan yang diberikan Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, serta Instansi yang telah mengembangkan Simpul Jaringan Informasi Geospasial dalam kerangka pembangunan.

Pemberian Penghargaan ini juga bertepatan dengan Peringatan Hari Informasi Geospasial ke- 47. Penghargaan ini diberikan BIG sebagai bentuk implementasi Perpres 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tentulah penghargaan tersebut menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun dirinya menyatakan bahwa pada dasarnya segala program yang dibuat di Jawa Barat tujuan utamanya adalah bermanfaat. "Ketika program yang bermanfaat tersebut dapat penghargaan, itulah nilai lebih," kata Deddy Mizwar.

Pada Bhumandala Award 2016, Jawa Barat dinilai sebagai Provinsi yang paling peduli terhadap informasi geospasial. Sehingga Jawa Barat memiliki referensi ruang kebumian (georeference) di mana berbagai atribut data spasial ini menjadi media penting untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada cakupan wilayah continental, nasional, regional maupun lokal di Daerah Jawa Barat.

"Pengelolaan Data Geospasial di Jawa Barat sudah merupakan bagian dari kebutuhan dalam proses pembangunan daerah di Jawa Barat. Selain digunakan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, data geospasial di Jawa Barat digunakan dalam analisis alih fungsi penggunaan lahan, memetakan kawasan wisata, kawasan pusat pertumbuhan, kawasan metropolitan dan kawasan rawan bencana," Tutur Deddy.

Sebagai bukti keseriusan dan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan data geospasial, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat yang mengatur pengelolaan data di Jawa Barat, baik data geospasial maupun data aspasial, yang dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2015.

Sementara itu, untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pengelolaan data geospasial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat nota kesepakatan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Dengan demikian, pemutakhiran data geospasial di Jawa Barat dapat dilaksanakan dengan cepat, sehingga informasi yang diperoleh akan lebih tepat dan akurat.

Pun terkait pemanfaatan data geospasial ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun sebelumnya telah mendapatkan penghargaan Bhumandala Awards pada tahun 2014, kemudian penghargaan untuk inovasi pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui aplikasi KM 0 pro poor yang memanfaatkan data geospasial untuk menentukan rumah tangga sasaran program penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat.

Sementara di tahun 2016 ini, Jawa Barat dalam meraih peringkat ketiga pada Simpul Jaringan Terbaik Kategori Provinsi, dimana peringkat pertama diraih Kalimantan Timur, Terbaik kedua DKI Jakarta. Lalu untuk terbaik kempat Kalimantan Selatan, dan Terbaik Kelima diduduki oleh Nusa Tenggara Barat. Pengharhaan diberikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, didampingi Kepala BIG kardono.

Adapun pengelolaan dan pengembangan data geospasial di Jawa Barat dibangun dengan integrasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Sedangkan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kerja sama yang baik dijalin antara pusat pengelola, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Integrasi ini  dalam bingkai Simpul Jaringan (National Spatial Data Infrastructure-NSDI) merupakan bagian dari tugas pokok Pemerintah Provinsi yang bersifat strategis. Portal Simpul Jaringan Jawa Barat menjadi tempat berbagi lihat dan pakai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini menjadi motivasi positif antar Organisasi Perangkat Daerah untuk berkontribusi aktif dan konsisten untuk menghasilkan data geospasial yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik.

"Konsistensi dukungan Pemerintah Pusat dalam pembangunan Data Geospasial di Jawa Barat menjadi harapan besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, baik berupa infrastruktur pendukung maupun pendampingan dalam pembangunan Data Geospasial di Jawa Barat," harap Deddy.

Sumber berita : Humas Jabar